Nov 9, 2011

Permasalahan Pembiayaan Pembangunan (Studi Kasus: Pembiayaan Proyek Jembatan Suramadu)

Pembiayaan Pembangunan
Dalam suatu pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam prosesnya sebab tanpa adanya perencanaan pembiayaan yang baik, maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari pihak swasta yang melakukan investasi. Penerimaan APBN sendiri didapat dari setoran berbagai macam pajak negara dan setoran dari masyarakat maupun suatu badan usaha.

Masalah Umum Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Permasalahan umum dari pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya masukan dana dari dalam negeri untuk memenuhi modal pembangunan. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri. Tindakan ini dapat saja menyelesaikan masalah pembiayaan sementara, namun akan memberikan efek untuk jangka panjang apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu. Penggunaan system pinjaman luar negeri ini dilakukan secara terus menerus ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pembangunan. Akibatnya, bukannya hutang luar negeri lekas terlunasi, malah membuat daftar hutang-hutang semakin banyak dan menumpuk ke masa pemerintahan yang berikutnya.
Permasalahan hutang luar negeri yang cukup terkenal dan ramai diperbincangkan tentu saja pinjaman luar negeri pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Revrisond Baswir, seorang dosen ekonomi UGM dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tahun 2002, menyebutkan bahwa sampai pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto (per Desember 1998), hutang Pemerintah Indonesia mencapai nilai $150 Milar, dimana rinciannya yaitu pinjaman luar negeri sebesar $85 Milyar dan pinjaman swasta sebesar $65 Milyar. Padahal sekitar 20-30% dari hutang tersebut diselewengkan oleh pemerintahan Soeharto sendiri. Saat ini, hutang Indonesia mengalami penambahan sekitar Rp 650 Triliun, sehingga total hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia mencapai Rp 2.100 Triliun.
Permasalahan hutang ini tentunya dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya hutang yang menumpuk, perhatian pemerintah akan terbelah untuk membayar hutang-hutang dengan berbagai cara sehingga dikhawatirkan nantinya pembangunan Indonesia sendiri akan terbengkalai, khususnya untuk wilayah yang kurang terjangkau seperti di daerah pedalaman, pedesaan maupun perbatasan negara yang jauh dari pusat.

Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura melalui Kota Surabaya pada sisi Pulau Jawa dan Kabupaten Bangkalan pada sisi Pulau Madura. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyeberangan ke Pulau Madura atau sebaliknya dimana sebelumnya menggunakan angkutan air kapal feri.
Dengan adanya Jembatan Suramadu, waktu perjalanan dapat dihemat. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Gambar 1. Pemandangan di Sisi Jembatan Suramadu
Selain itu, dengan adanya jembatan ini diharapkan akan membuka peluang Pulau Madura untuk berkembang pesat. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Pulau Jawa pada khususnya, karena selama ini kemajuan Pulau Madura dinilai kurang berkembang akibat susahnya transportasi darat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan definisi infrastruktur (Grigg, 1988) yaitu:
• Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
• Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
• Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam)

Masalah Pembiayaan Jembatan Suramadu
Total pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 Triliun. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu yaitu berasal dari dana Pemerintah Indonesia sebesar 55% melalui pemerintah pusat dan daerah, sedangkan 45% merupakan pinjaman dari pemerintah China. Dana tersebut mengalami pembengkakan dari sebelumnya yang ditaksir mencapai Rp 4,2 triliun. Bertambahnya biaya ini disebabkan oleh kesalahan studi yang dilakukan dimana tiang pancang jembatan yang didesain setinggi 45 meter bertambah menjadi 90 meter.
Gambar 2. Proses Pengerjaan Jembatan Suramadu Bentang Tengah (sumber gambar)

Masalah pembiayaan yang timbul justru terjadi setelah Jembatan Suramadu selesai dibangun dan telah berfungsi. Seperti penjelasan pembiayaan Indonesia yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemerintah dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu memiliki hutang kepada kotraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yaitu Consorcium of Indonesia Contractors (CIC).
Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) sekitar Rp 80 Miliar.
Pembiayaan pasca penyelesaian proyek Jembatan Suramadu juga mengalami permasalahan pada bagian operasionalnya. Disebutkan pernah terjadi kejadian pemadaman lampu penerang jalan umum menuju Jembatan Suramadu oleh pihak PLN. Pemadaman tersebut dilakukan karena pihak pengelola operasional Jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan dengan total tagihan mencapai Rp 108 Juta.

Penutup
Posisi pemerintah yang selama ini memerankan fungsi pemilik, pengkontrol atau bahkan pelaksana berbagai proyek pembangunan akan dialihkan fungsinya menjadi fasilitator proyek saja. Permasalahan hutang dalam pembiayaan ini dapat dihindari apabila sistem pembiayaan yang dipakai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah saja. Peran swasta dapat diikut sertakan karena pemerintah Indonesia belum tentu mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri. Karena apabila pemerintah mendapat tambahan hutang, maka untuk masa depan, pembangunan di Indonesia akan selalu terlilit masalah hutang sehingga Indonesia pada akhirnya hanya akan terfokus pada upaya penyelesaian masalah hutang dan dapat mengesampingkan pembangunan dari bidang lainnya selain infrastruktur.
Dengan berkurangnya beban pembiayaan penuh pada suatu pembangunan infrastruktur, maka pemerintah dapat mengalokasikan dana ke program lain seperti pembangunan sosial penduduk atau penelitian-penelitian ilmiah yang turut dapat memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam masalah tunggakan biaya listrik akhirnya dapat dilunasi. Tingginya biaya listrik disebabkan oleh pemakaian genset yang menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Oleh karena itu, dapat menggunakan alternatif sumber listrik yang lain. Untuk penggunaan listrik ke depan, terdapat isu bahwa akan menggunakan teknologi kincir angin sehingga dapat menekan biaya operasional Jembatan Suramadu.


Daftar Pustaka
Abdullah, P. 2005. Catatan Diskusi: Strategi Pembiayaan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla.
Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional. Pengembangan Sumber Dana Alternatif Untuk Pembiayaan Pembangunan.
Grigg, Neil. 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
Setiawan, D. 2009. Prestasi Utang SBY Kalahkan Soeharto. (online) http://teguhtimur.com/2009/04/09/prestasi-utang-sby-kalahkan-soeharto/.
Wikipedia. 2011. Soeharto.

No comments: